(031) 3952823 hukum@gresikkab.go.id

SUSUNAN ORGANISASI

susunan-organisasi-jdih-gresik
profil-kabag

EDY HADISISWOYO, S.H., M.M.

Kepala Bagian Hukum
Pembina Tk.I (IV/B)
NIP. 19680503 199703 1 011.

profil-kasubbag-1

ROCHIM, S.H.

Kepala Sub Bagian Kajian, Evaluasi, dan Dokumentasi Hukum
Penata (III/C)
NIP. 19670325 200601 1 004.

profil-kasubbag-2

NURLAILIE INDAH KUSUMAWATI, S.H., M.Kn.

Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah
Penata (III/C)
NIP. 19670407 200501 2 007.

profil-kasubbag-3

ADI NUGROHO, S.H.

Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum
Penata (III/C)
NIP. 19660914 200701 1 015.

VISI

Terwujudnya produk hukum yang berkualitas, efektif, dan efisien, serta membentuk mental aparatur hukum yang profesional, handal, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

MISI

  1. Menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas.
  2. Meningkatkan kualitas SDM aparat Bagian Hukum.
  3. Memberikan pertimbangan dan bantuan hukum.
  4. Memberikan jaminan dan kepastian hukum.
  5. Meningkatkan sarana dan prasarana produk hukum.
  6. Menyebarluaskan informasi hukum.

TUGAS

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang pengkajian hukum, legislasi daerah, menyusun dan/atau memproses Rancangan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya, memberikan bantuan hukum, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memproses penyidikan pelanggaran peraturan daerah serta mendokumentasikan produk hukum dan publikasi hukum.

FUNGSI

  1. Pelaksanaan pengkajian perumusan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan telaah dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
  3. Pelaksanaan program legislasi daerah.
  4. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, melakukan dokumentasi produk hukum, dan pempublikasian produk hukum daerah.
  5. Pelaksanaan koordinasi bahan pertimbangan dan pelaksanaan bantuan hukum bagi aparatur penyelenggara pemerintah daerah.
  6. Pelaksanaan koordinasi penyuluhan hukum dan gerakan sadar hukum bagi masyarakat.
  7. Pelaksanaan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelasanaannya.
  8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan bidang tugasnya.